KampusMedan – Medan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut, dimana leadernya adalah Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, dinilai berhasil mengendalikan inflasi Sumut selama ini. Adapun kiat yang dilakukan TPID Sumut adalah “4 K”, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Yang Efektif.

Demikian dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPw BI Prov Sumut), Wiwiek Siswo Widayat, Selasa (2/3/2019). Menurutnya, secara umum terdapat tiga kelompok penyebab inflasi, yaitu kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), kelompok barang yang harganya dikendalikan pemerintah (administered prices), kelompok inflasi inti yang dipengaruhi oleh permintaan, faktor eksternal, dan ekspektasi masyarakat.”Oleh karena itu, kita melakukan segala sesuatu agar inflasi itu bisa kita jaga dengan sustainable. Level yang rendah boleh, tapi inflasi ini harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi,” ucapnya.

Dalam menjaga besaran inflasi yang perlu dijaga dari harga pangan dan kebutuhan lainnya, BI berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pasokan pangan juga harus dipastikan kecukupannya sehingga tidak menimbulkan kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga.Keterjangkauan harga, kata Wiwiek bahwa harga barang-barang harus tersedia untuk masyarakat dalam harga yang terjangkau. Barang boleh banyak tetapi kalau mahal tidak ada artinya, sebab masyarakat tidak bisa membeli.

“Soal kelancaran distribusi itu, barang harus tersedia dan disediakan pada saat masyarakat membutuhkan. Misalnya ada bawang merah di Toba dan Nias, padahal kebutuhan-kebutuhan itu juga ada di Medan. Sehingga, bawang merah itu harus didistribusikan ke Medan juga. Dengan lancar distribusi maka harga barang bisa dikendalikan dengan baik,” ungkapnya.

Begitu juga dengan ketersediaan pasokan agar barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat itu tersedia secara cukup dengan harga yang bisa dijangkau pada saat masyarakat membutuhkan.”Produk banyak, harganya terjangkau tapi masyarakat tidak butuh itu percuma juga. Yang penting adalah masyarakat butuh barang dan harga barang juga bisa terjangkau. Selain itu, yang harus kita lakukan secara terus-menerus adalah bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang sekarang diketuai oleh Gubernur, Walikota atau Bupati dengan wakil ketua biasanya adalah BI,” ucapnya.

Stabilitas Sistem Keuangan

Terkait stabilitas sistem keuangan kata Wiwiek, bila dilihat dari kinerja perbankan pada Bulan Februari tahun 2019 relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari indikator perbankan antara lain aspek permodalan, kualitas kredit, tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha bank.”Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh cukup tinggi sekitar 2,5 persen year-on-year, ini masih wajar karena masih diawal bulan dan biasanya masyarakat melakukan pembayaran pembayaran terhadap hutang-hutangnya,” ujarnya.

Ia mengatakan deposito masih mendominasi Dana Pihak Ketiga (DPK), disusul tabungan dan giro. Sementara itu, dari sisi perbankan tentang penyaluran dana kredit tumbuh sedikit melambat tahun 2018.”Perbankan kita cukup sehat, bila ditinjau dari beberapa indikator indikator keuangan, antara lain DPK dan pertumbuhan kredit, semuanya masih dalam kondisi yang aman,”ujar Wiwiek.(RED/MBB)

Tulis komentar melalui Facebook
Bagikan.