KampusMedan – Medan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata bukan hanya marak di ibukota Jakarta, di Sumut juga kacau balau. Terbukti dengan banyaknya pengaduan orangtua siswa ke Ombudsman Indonesia Perwakilan Sumut, seperti disampaikan Ketuanya Abyadi Siregar kepada media, Selasa (30/6).

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera menjelaskan penyebab kekacauan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2020.Selain itu, gubernur juga harus segera mencari solusi yang cepat dan tepat untuk menjawab kebingungan orang tua dan anak anak pasca gagalnya masuk ke sekolah negeri akibat kacaunya penyelenggaraan PPDB.“Masalah ini jangan dianggap enteng. Gubernur harus segera bersikap. Jangan biarkan anak-anak dan orang tua dalam kebimbangan. Segera cari solusi,” tegas Abyadi Siregar, menjawab wartawan, Selasa (30/6/2020) di Medan.

Menurut Abyadi, pembinaan pendidikan yang baik adalah bagian penting dari upaya mewujudkan visi misi pasangan Rahmayadi-Musa Rajekshah, yakni Sumut Bermartabat. Ini juga yang menjadi salah satu alasan penting sehingga gubernur harus segera menjelaskan penyebab kekacauan PPDB ini, sekaligus memberi solusi yang cepat dan tepat atas kebingungan orang tua saat ini.

“Ombudsman RI Perwakilan Sumut sendiri, dalam dua hari ini (Senin-Selasa) terus dibanjiri laporan masyarajat atas penyelenggaraan PPDB ini. Tidak hanya dari Medan, tapi juga dari beberapa daerah di Sumut seperti Simalungun, Kisaran dan sebagainya,” kata Abyadi.

Mereka melaporkan, kata dia, penyelenggaraan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini sangat kacau. Ada yang melaporkan anaknya tidak lulus. Padahal, rumahnya dekat dengan sekolah. Padahal teman anaknya yang jarak rumahnya lebih jauh, justru lulus.

Kemudian, ada yang melaporkan bahwa ada yang diduga tiba-tiba rumahnya pindah dekat sekolah. Diduga ini bisa terjadi karena ada permainan dalam Surat Keterangan Domisili. Jadi, diduga ada main dalam Surat Keterangan Domisili.Dari Kabupaten Simalungun, ada dua kecamatan tidak punya sekolah SMA Negeri. Ini terjadi di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun.

Di dua kecamatan ini, kata Abyadi, tidak ada SMA Negeri. Akhirnya, anak-anak di dua kecamatan ini tidak ada yang masuk sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta, berbiaya mahal.“Ombudsman RI Perwakilan Sumut sangat berharap agar masalah ini bisa diselesaikan. Kasihan benar orang yang mengikuti proses PPDB ini dengan jujur dan sesuai aturan tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang-orang yang bermain curang,” tegasnya lagi.

Sumut Bermartabat itu, kata Abyadi, harus diawali dengan penyelenggaraan pendidikan yang jujur. Karena itu, Ombudsman berharap Gubernur Sumut mengevaluasi penyebab banyaknya masalah dalam penyelenggaraan PPDB tersebut.(ST/MBB)

Tulis komentar melalui Facebook
Bagikan.