KampusMedan – Jakarta, Pemerintah menetapkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai program prioritas pada tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan roadmap pendidikan vokasi sudah sepenuhnya rampung. Di perkirakan roadmap tersebut bisa terbit pada Januari ini. “Rancangannya sudah tuntas. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini roadmap pelatihan vokasi sudah bisa dijelaskan ke publik,” ujarnya di Jakarta.

Darmin mengatakan, reformasi di bidang pendidikan vokasi menjadi penting mengingat 58% orang yang bekerja di Indonesia memiliki pendidikan paling tinggi SMP. “Artinya, apabila ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus fokus pada kualitas pendidikan. Di sini keterlibatan industri juga di butuhkan,” ungkapnya.

Menurut Darmin, setidaknya ada tiga poin tertuang dalam roadmap pendidikan vokasi. Pertama, perubahan kurikulum dasar bagi jenjang pendidikan SMK mulai dari komposisi belajar dan mengajar. “Kalau dulu kurikulum berbasis praktik dan teori, maka kini kurikulumnya akan terdiri dari praktik, teori, dan magang. Di sini perlunya industri,” katanya.

Kedua, kurikulum yang disediakan akan fokus dan tidak mengikutsertakan mata pelajaran lain. “Modulnya harus jelas. Kalau modulnya otomotif, maka pendidikan automotif saja yang diberikan. Jangan sampai siswa diberikan pendidikan yang hanya normatif saja,” tuturnya.

Darmin menjelaskan, tenaga pengajar juga harus memiliki pengalaman kerja di industri. Metode pengajaran saat ini banyak yang bersifat normatif karena pengalaman dan kemampuan guru kurang mumpuni. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan dari dunia usaha.

“Itu sebabnya, perlu kerja sama dengan dunia usaha bukan untuk hanya magang, tetapi juga diperbantukan para ahli dari mereka untuk mengajar,” katanya. Pemerintah akan memperluas metode ini hingga jenjang politeknik sehingga siswa dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai pekerjaan sesungguhnya.

“Ini bukan hanya untuk SMK saja, tapi juga merambah ke politeknik sampai Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Darmin. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenperin akan melanjutkan peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri.

Dalam proses pendidikannya mengadopsi sistem ganda (dual system), yakni 70% praktik dan 30% teori. “Dengan komposisi kurikulum 30:70, butuh dukungan industri untuk praktik para siswa SMK sehingga perlu insentif pajak untuk industri terkait pendidikan vokasi.

Saat ini insentif tersebut sudah rampung dibahas dengan Kementerian Keuangan,” tuturnya. Selama tahun 2017-2018, Kemenperin telah menggandeng 609 industri dan 1.753 SMK.

Tahun ini ditargetkan melibatkan 2.600 SMK dan 750 industri di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Pada tahap ketujuh, program tersebut akan diluncurkan di Makassar pada 17 Januari 2019 dengan diikuti 39 industri dan 185 SMK,” ungkapnya.(OKZ/MBB)

Tulis komentar melalui Facebook
Bagikan.