KampusMedan – Medan, Konsep kepublikan harus melembaga dan membudaya sebagai orientasi dan nilai yang harus ditransformasikan oleh institusi publik, swasta, dan juga masyarakat dengan mengedepankan kepedulian dan engagement mereka pada urusan dan domain publik.

Hal itu ditegaskan oleh Pakar Kebijakan Publik yang juga Dosen Prodi Administrasi Publik Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan, dan Ketua Prodi S2 Prodi Magister Ilmu Administrasi (MIA) Pascasarjana UHN Medan, Dr. Drs. Marlan Hutahaean MSi, ketika menjadi narasumber Rapat Revisi Kurikulum Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan, dengan materi “Pergeseran Paradigma dan Perkembangan Ilmu Administrasi Publik (IAP), Perkembangan di Indonesia dan Kecenderungan Global” yang dilakukan secara online, Selasa (24/08/2021).

Marlan Hutahaean yang merupakan lulusan Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta ini, sangat menekankan bahwa studi kepublikan berfokus “konsep kepublikan” yang setidaknya menyangkut tiga aspek. “Kelembagaan Dalam perspektif ini, institusi publik tidak terbatas pada birokrasi dan institusi pemerintah (negara) saja”, tambah Marlan Hutahaean lagi.

Masih menurut Marlan Hutahaean, semua aktor perlu didorong untuk mewujudkan nilai-nilai dan kepentingan publik dalam berbangsa dan bernegara. Arena publik Studi ini perlu memberi perhatian terhadap arena publik di mana urusan, nilai-nilai, dan kepentingan bersama menjadi diskursus dan basis dalam pengambilan keputusan. “Bagaimana agar arena publik semakin demokratis, inklusif dan terbuka; bukan arena dominasi elit dan kalangan terbatas. Nilai-nilai Mengeksplorasi lebih jauh nilai-nilai publik yang nantinya menjadi basis pengambilan keputusan dan pengelolaan institusi public”, tegas Marlan Hutahaean lagi.

Dalam paparannya, Dr. Marlan memberikan gambaran mulai dari awal bagaimana pergeseran administrasi publik sampai kondisi termutahir beserta konsekuensi-konsekuensinya yang harus diantisipasi. Pakar kebijakan Publik Lulusan S3 Administrasi Publik dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta ini menegaskan kembali, Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan akan didorong melalui revisi kurikulum ini supaya punya ciri khas tersendiri dengan prodi yang Administrasi Publik yang lain.

Marlan Hutahaean menegaskan, di era revolusi industri 4.0 saat ini dan kecenderungan global, Prodi Administrasi Publik harus berubah dan mau mengadopsi perkembangan teknologi informasi terkini. “Artinya, muatan kurikulum yang akan kita desain adalah kurikulum yang beradaptasi dengan perubahan–perubahan jaman yang sangat dasyat seperti Artificial Intelegence, robotica, ‘internet of things” (IOtS), sehingga Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan adalah prodi yang diminati dan bisa jadi problem solving kebijakan publik kedepan di Sumatera Utara”,ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorang dosen tetap Prodi Administrasi Publik, Dr. Dimpos Manalu MSi, yang juga Doktor Politik Lulusan UGM Yogyakarta ini, menegaskan studi kebijakan publik adalah sebuah studi yang sangat menarik, karena menyangkut kepentingan publik dan kemaslahatan umat. “Untuk itu, kedepan muatan kurikulum adalah muatan yang menyangkut isu-isu publik terkini dan mampu memberikan solusi bagi bangsa dan negara ini. Kedepan Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan akan beradaptasi dengan tuntutan kurikulum Merdeka belajar kampus merdeka sebagai sebuah agenda pendidikan yang sifatnya nasional”, pungkasDimpos.(REL/MBB)