Sabtu , 20 Januari 2018
Home / Medan / Refleksi Akhir Tahun DPD PIKI Sumut: Hentikan Isu SARA Dalam Pilkada dan Pilgubsu 2018
Ketua DPD PIKI Sumut John Eron L.Gaol SE, didampingi oleh para pengurus lainnya seperti Ir. Masdin Girsang MSi, Lamsiang Sitompul SH MH, Tonggo R Pardede, Binsar Simatupang SE MM, Gabarel Sinaga SP, Drs. Juandi Sidabutar MSi foto bersama setelah selesai diskusi Refleksi Akhir tahun di Golden Yen

Refleksi Akhir Tahun DPD PIKI Sumut: Hentikan Isu SARA Dalam Pilkada dan Pilgubsu 2018

KampusMedan – Medan, Hentikan Isu SARA dalam kampanye pilkada  dan pilgubsu 2017, semua bentuk gerakan intoleran (ekstrimis) harus diakhiri, dukung pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi berbagai Provinsi seperti Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Tenggara, dan saatnya pemerintah mengevaluasi keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) merupakan buah dari refleksi akhir tahun DPD Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Demikian hasil diskusi Refleksi Akhir Tahun oleh para Pengusus DPD PIKI Sumut di Restoran Golden Yen, Medan, Rabu(27/12/2017). Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD PIKI Sumut John Eron Lumban Gaol SE, didampingi oleh Sekretaris DPD PIKI Sumut Jadi Pane SPd dan beberapa pengurus lainnya.

John Eron Lumbangaol SE mengatakan, sebagai organisasi kemasyarakatan dengan berbagai latar belakang kaum intelektual, DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Sumatera Utara memberikan berbagai pemikiran dalam bentuk sebuah pernyataan (statetmen) sebagai sebuah masukan, himbauan yang sifatnya edukatif dan damai dalam proses berbangsa dan bernegara dalam konteks Sumatera Utara sehingga arah kehidupan Sumatera Utara bisa lebih baik.

Sebagaimana dikatakan oleh John Eron lagi, ada beberapa pendapat yang mengemuka dari para pengurus DPD PIKI Sumut, seperti: Pertama, dalam bidang politik DPD PIKI sangat mengharapkan kesadaran semua elemen baik elite politik, pemerintah, media, LSM dan masyarakat untuk tidak menggunakan isu SARA dalam pilkada 2018 Pilgubsu 2018 di Sumut. Sumut adalah miniatur Indonesia, maka isu SARA harus diputus. Silahkan isi materi kampanye dan isu yang membangun masyarakat.

Kemudian masyarakat harus menolak segala bentuk “money politic”, serta masyarakat harus menentukan pilihannya secara bertanggung jawab berdasarkan hati nuraninya. PIKI Sumut juga sangat mengharapkan gereja tidak terlibat politik praktis, tetapi gereja harus mendorong jemaatnya cerdas dan memilih calon pemimpinnya secara bertanggung jawab. Silahkan gereja dorong jemaat untuk berdoa memilih calon pemimpinnya dalam bimbingan Tuhan. Pemerintah juga ahrus tegas kepada penebar isu hoaks dan gerakan intoleran dalam bentuk penegakan hukum yang adil.

Pada saat yang sama DPD PIKI Sumut juga mendorong kembali lahirnya Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumatera Tenggara, bahkan jika bisa dimungkinkan tambah lagi yang tentu tujuannya adalah percepatan pembangunan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Kemudian PIKI mengharapkan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang mana kinerjanya lemah dan stagnan. Tujuan dari evaluasi BODT ini adalah agar BODT bisa lebih fokus, terarah, dan terukur kinerjanya dalam mengembangkan kawasan danau Toba yang diharapkan bisa memeprcepat pembangunan kawasan danau Toba jadi destinasi wisata kelas dunia dan juga memelihara kearifan lokal.

Kedua, dalam bidang lingkungan hidup, saatnya ekosistem danau Toba dibenhi oleh Pemrintah Provinsi, dan Kabupaten se-kwasan danau Toba. Segala bentuk pollutan harus dibersihkan dari danau Toba demi keberlangsungan danau Toba, termasuk keberadaan KJA yang jadi sumber pencemaran. Pemerintah Kabuten -se Kawasan danau Toba juga ahrus punya komitmen yang tinggi. Kemudian saatnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan sampah plastik yang bisa jadi sumber masalah kedepan.

Ketiga, dalam bidang ekonomi PIKI Sumut sangat mengharapkan pemerintah bisa mengantisipasi dampak negatif dari ekonomi digital yang membuat banyak pasar menjadi mati. Artinya, pemerintah dalam hal ini harus melindungi para pedagang dari dampak negatif sistem online. Kemudian, iklim investasi kondusif harus diciptakan oleh Pemkab dengan cara mencegah pungutan liar, mempermudah perizinan, dan mengedukasi masyarakat secara ekonomi. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur juga ahrus dilakukan oleh Pemrov dan Pemkab demi mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD itu harus dikelola dengan transparan, terukur sehingga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Keempat, dalam bidang pendidikan, pengangkatan kepala sekolah harus transparan karena ditangan kepala sekolahlah mutu pendidikan itu berada. Saat ini Pemprovsu sudah memegang kendali atas SMU sederajat, maka pengangkatan kepala sekolah hendaknya dilakukan atas dasar meryt system dengan pertimbangan mutu, dan integritas.

“DPD PIKI Sumut sangat mengharapkan di tahun politik 2018 ini kualitas berbangsa dan bernegara dalam konteks Sumut bisa lebih baik. Maka kerjasama antar semua “stakeholder” sangat diharapkan. Kita harapkan kedepan pada tahun 2018 ini Sumut lebih baik, Sumut bebas korupsi, Sumut bebas SARA, Sumut bebas begal, dan nama baik Sumut di kancah dan konstelasi nasional serta global bisa lebih baik”, tegas John Eron L. Gaol SE, dan Jadi Pane SPd yang didampingi oleh para pengurus lainnya seperti Lamsiang Sitompul SH MH, Ir. Masdin E Girsang MSi, Tonggo R Pardede, Binsar Simatupang SE MM, Ir. Ronald Naibaho MSi, Herbin Hutabarat, Gabariel Sinaga SP, Delphi Masdiana Ujung SH MSi, Drs. Juandi Sidabutar MSi, Jonson Rajagukguk SSos SE MAP, dr. Horas Rajagukguk SpB, FINACS serta para unsur penasehat seperti Drs. Gandi Tambunan MSi dan Dr. Edward Simanjuntak MSi.(REL/MBB)

Check Also

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Gelar Seminar di RS Royal Prima

KampusMedan – Medan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menggelar seminar tentang “Implementasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *